Ikut Menyusun Draft, Ini Harapan LP3BH Manowari Soal Pembentukan Komis Hukum Ad Hoc di Tanah Papua

KORANDAERAH.COM,Manokwari-Amanat pasal 32 Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua memerintahkan dibentuknya Komisi Hukum Ad Hoc (KHADHOC).

Sebagaimana diketahui, dalam ayat (1) dari pasal 32 itu menyebutkan bahwa dalam rangka efektivitas pembentukan dan pelaksanaan hukum di Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Barat, dapat dibentuk Komisi Hukum Ad Hoc.

Selanjutnya mengenai fungsi, tugas, wewenang, bentuk dan susunan keanggotaannya diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). Hal mana sebagai diatur dalan ayat (2) nya.
Di dalam penjelasa pasal 32 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc dimaksudkan untuk membantu Gubernur, DPRP/DPR PB, dan MRP/MRPB dalam menyiapkan rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Perdasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU Otsus Papua ini.

“Oleh karena itu, Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari telah membantu menyusun naskah akademik (academic drafting) dari Perdasus tentang Komisi Hukum Ad Hoc tersebut,” kata Direktur LP3BH Manokwari, Yan Crhistian Warinussy,S.H.

Lanjutnya, bahkan LP3BH sudah menyelesaikan penyusunan Naskah Hukum (legal drafting) dari perdasus tentang Pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc tersebut dan sudah di serahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat DR.Robert KR.Hammar, SH.

“Jadi, kita berharap dalam waktu dekat naskah akademik maupun naskah hukum dari raperdasu Komis Hukum Ad Hoc tersebut dapat dikaji dan difinalkan untuk diajukan ke DPR PB guna memperoleh pengesahan secara hukum dan politik,” tutup Yan Crhistian. (Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: