Direktur LP3BH Manokwari : Saya Menolak Tegas Surat Operasio Keamanan Apapun di Tanah Papua

KORANDAERAH.COM-Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Crhistian Warinussy secara tegas penggunaan surat pernyataan yang bersifat sepihak oleh negara untuk membenarkan dilakukannya operasi keamanan di wilayah provinsi papua Barat dan sekitarnya.

“Selaku Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya menolak dengan tegas digunakannya selembar surat pernyataan yang bersifat sepihak oleh negara untuk membenarkan dilakukannya operasi keamanan atau apapun namanya oleh aparat Polisi di wilayah Kabupaten Maybrat-Provinsi Papau Barat dan sekitatnya,” kata Yan kepada awak media Sabtu (16/5/2020).

Lanjutnya, bahwa Surat pernyataan tanpa kejelasan waktu (hari dan tanggal) serta tempat tersebut diatas seharusnya ditolak. Sayang sekali karena diatas surat yang cenderung bertentangan dengan amanat pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) tersebut.

Ternyata telah ditanda tangani oleh 3 (tiga) pejabat penting di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong Selatan.Yaitu Wakil Bupati Maybrat Drs.Paskalis Kocu, M.Si tanpa cap stempel resmi. Kemudian oleh Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Fernando Solossa, SE juga tanpa cap stempel resmi. Lalu oleh Kapolres Sorong Selatan AKBP Sahat Maruli Hamonangan Siregar, SH tanpa cap stempel pula.

“Karenanya, sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi (HAM) di Tanah Papua, saya memandang bahwa keberadaan surat pernyataan tersebut justru menjadi pemicu yang bersifat meresahkan bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Maybrat khususnya warga masyarakat di Distrik Aifat Timur Jauh, Distrik Aifat Selatan dan Distrik Mare yang sebagian besar telah mengungsi ke hutan-hutan akibat adanya operasi keamanan oleh Satuan Brimob Polda Papua Barat belum lama ini.”

Operasi ditujukan untuk mencari dan menemukan terduga pelaku pembunuhan terhadap anggota Brimob serta senjata jenis AK 74 milik Brimob Polda Papua Barat yang diduga hilang.
Keberadaan surat pernyataan diatas juga cenderung melanggar amanat Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanny, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Serta amanat pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dijelaskan yan, hal tersebut dipertegas dan dimuat juga di dalam UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang HAM. Bahkan rakyat Papua di wilay Aifat dan Mare sebagai Orang Asli Papua (OAP) secara khusus justru terlindungi di dalam amanat pasal 1 huruf t dan pasal 43 UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sebagaimana dirubah dengan UU RI No.35 Tahun 2008 yang berlaku di Provinsi Papua Barat.

“Jadi, selaku Advokat peraih Penghargaan Internasionalndi bidang HAM “John Humphrey Freedom award tahun 2005, saya menyesalkan tindakan segelintir oknum pejabat di Tanah Papua termasuk Papua Barat. (Mereka) yang senantiasa berusaha menghadirkan institusi keamanan setingkat Pos polisi atau Polsek atau Koramil atau Polres atau Kodim di sejumlah wilayah Kabupaten Pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan lebih dahulu “membuat” keamanan dan kenyamanan yang merupakah hak asasi rakyat Papua.”

Salah satu contoh seperti di Aifat dan Mare yang dijamin dan dilindungi oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia terganggu. Jika rakyat Papua tidak bersedia memberikan tanah adatnya untuk membangun instalasi keamanan, maka perlu didekati dengan dialog untuk memberi pengertian sesuai data riset mengenai situasi keamanan di daerah tersebut yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

“Sikap ini merupakan satu hal yang tidak lucu di dalam surat pernyataan tersebut dikatakan hasil pertemuan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan muspida termasuk Dandim Sorong. Tetapi sama sekali tak ada satu nama pimpinan atau tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang menandatangani surat tersebut.”

Bahkan Dandim Sorong pun tak ada nama dan tanda tangannya. Termasuk Komandan Detasemen Brimob Sorong disebutka hadir tapi tak ada nama dan tanda tangannya. Sebagai salah satu pejabat penegak hukum berdasarkan amanat pasal 5 ayat (1) UU RI No.18 Tahun 2003.

“Saya mendesak Gubernur Papua Barat sebagai wakil Pemerintah RI di daerah ini agar segera terlibat dan memfasilitasi dialog damai dalam melindungi jati diri OAP di daerah Maybrat, Aifat, Mare dan Tehit terhadap segenap ancaman upaya kekerasan dan marginalisasi dari tanah dan sumber daya alam yang menjadi milik sah mereka secara turun temurun berdasarkan amanat pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 dari Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat (the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) tanggal 7 September 2007,” tegas Yan. (Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: