Pemerintah Diingatkan, Warga Miskin Jangan Sampai Jadi “Ladang” Pencairan Bansos di Pandemi Covid-19

KORANDAERAH.COM,Jakarta-Gelitikan politisi perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani setidaknya mengingatkan semua pihak terutama pemerintah terkait sasaran manajemen bantuan sosial (Bansos) bernama Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sebab, bisa saja terjadi ketidakadilan sasaran dari program yang dari namanya cukup bagus sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo. Dimana ada Rp 110 triliun pemerintah menggelontorkan dana dari kocek APBN untuk penanganan dampak Pandemi Covid-19.

Pasalnya, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan dana yang cukup besar dari kocek APBN untuk mengatasi Pandemi Covid-19 yang sudah tiga bulanan ini. Ia berharap Penanganan covid-19 jangan sampai rakyat miskin jadi “alat” pencairan bantuan sosial (Bansos).

Ia menilai, hingga kini penanganan program bantuan covid-19 masih sengkarut. Menurutnya, pemerintah terkesan lamban sehingga dampak sosial di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kesejahatan hingga kekerasan mulai bermunculan di kalangan masyarakat.

“Sengkarut data penerima bantuan, bermasalah dalam proses pendistribusiannya, persoalan kebijakan yang berubah-ubah, hingga muncul program aneh Kartu Prakerja serta program listrik gratis yang ternyata tidak bisa dinikmati masyarakat kelas bawah,” kata Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Dijelaskan, bahwa pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data pembagian bantuan. Tetapi, jajaran RT dan RW diinstruksikan melakukan pendataan pembaharuan.

“Hasilnya ada perbedaan data yang menjadi akar permasalahan baru, yaitu data tidak sinkron dan atau data membengkak karena pertambahan jumlah masyarakat kelas bawah sebagai imbas pandemik. Konflik di masyarakat pun terjadi karena bantuan dinilai tidak tepat sasaran serta jumlah bantuan yang ada tidak mencukupi kebutuhan,”kata anggota Komisi IX DPR RI itu.

Itri mantan Gubernur Jawa Barat ke-14, Dr. H.Ahmad Heryawan,L.c, M.Si ini mengutip hasil penelitian Institute of Development and Financial (INDEF) bahwa, dalam triwulan pertama 2020 telah terjadi penurunan konsumsi rumah tangga di kalangan masyarakat bawah hingga 43 persen. Hal tersebut dianggap bukti kemampuan daya beli mereka sudah sangat drop.

Tentu saja ini berbeda dengan kelompok atas yang tidak terpengaruh dan kelas menengah yang relatif masih bisa makan tabungan.

“Jangan sampai pemerintah menjadikan tubuh orang miskin sebagai legalisasi pencairan anggaran bansos, namun dalam pelaksanaannya mereka (orang miskin-red) justru tidak mendapatkan bantuan tersebut. Anggaran Rp110 triliun gagal melindungi masyarakat.”

“Banyak ditemukan pelanggaran pada perencanaan dan pelaksanaannya. Sebut saja penentuan vendor Kartu Prakerja yang cacat dan tidak tepat sasaran, pendataan yang buruk, sampai distribusi yang menimbulkan gesekan di masyarakat,” paparnya.

Adapun, pernyataan Nety diperkuat Direktur Institute of Development and Financial (INDEF) Enny Sri Hartati.

“Uang senilai Rp110 triliun dialokasikan pemerintah untuk program Jaring Pengaman Sosial dalam penanggulangan Covid-19 agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.”

Namun, duit yang melimpah itu seakan tak pernah cukup lantaran pengelolaannya carut-marut dan banyak kepentingan para pihak (lain-red). JPS yang diagung-agungkan itu dinilai gagal.

“Program ini telah gagal memenuhi tujuannya. Kegagalan tersebut terjadi karena pemerintah terlambat. Terlambat mengantisipasi, terlambat melawan dan terlambat memitigasi pandemi Covid-19,” sesal Enny dalam ketaranagn pers Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani di Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Editor : Domi Lewuk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: